oleh

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar


 

Anggaran Rumah Tangga

LEMBAGA MISSI RECLASSEERING REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Lambang & Sifat

Pasal 1

Lambang LMR-RI adalah Burung Garuda dengan latar belakang Bendera Merah Putih dalam kotak persegi empat dengan tulisan motto LMR-RI dibagian bawahnya.

Warna Burung Garuda dan Garis Persegi Empat serta motto dengan warna kuning emas.

Stempel berbentuk Bulat didalamnya terdapat lambing LMR-RI dengan ukuran 3,5 cm garis tengah dalam lingkaran.

Kartu Tanda Anggota Dengan dengan warna dasar putih.

Pataka (Panji-panji) LMR-RI memiliki ukuran perbandingan Panjang 1,50 meter dan lebar 1 (satu) meter dengan :

Warna dasar hijau

Ditengah-tengah terdapat lambang LMR-RI

Tulisan dengan Warna Kuning Emas

Papan Nama Anggota dengan ukuran perbandingan Panjang 3 (tiga) cm dan lebar 2(dua) cm dengan :

Warna Dasar Putih

Disudut kiri terdapat Lambang LMR-RI

Tulisan Warna Hijau

Kelengkapan Seragam Organisasi terdiri dari : Safari, Jas, Jaket dan Rompi dengan dilengkapi 4 (empat) buah Tanda Pengenal yaitu :

Lengan Kanan                    : Lambang Garuda Marah Putih

Lengan Kiri                          : Lambang Badan Peserta Hukum dan Reclasseering

Dada Kanan                        : Nama Anggota

Dada Kiri                              : Tulisan LMR-RI

Pengaturan lebih lanjut tentang jenis seragam dan tata cara penggunanya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Rencana / Pin Set disesuaikan dengan ukuran perbandingan panjang 3 (tiga) cm dan lebar 2 (dua) cm.

Ikrar, Lagu Perjuangan, Pekik/ Salam dan Motto LMR-RI.

 

Ikrar LMR-RI

Kami Warga LMR-RI adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kami Warga LMR-RI setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

Kami Warga LMR-RI adalah Patriot sejati, siap membela dan mempertahankan NKRI.

Kami Warga LMR-RI menjunjung tinggi HAM dan siap menegakkan supremasi hukum.

Kami Warga LMR-RI siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersama-sama pemerintah mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Lagu Perjuangan LMR-RI adalah :

HYMNE LMR-RI

MARS LMR-RI

Lagu Mars LMR-RI

Ciptaan : Fabian Salakory

Ingatlah perjuangan untuk Indonesia Banyak darah yang tertumpah demi nusa bangsa

Lebaga Missi Reclasseering Republik Indonesia

Tetap semangat, tetap berjuang tanpa ujung batas

Reff : Untuk Negara, Untuk Masyarakatku

Demi Bangsa yang adil sejahtera

Bangkitlah semangat jiwa Pancasila Jagalah persatuan di bumi pertiwi

Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia

Menyatukan satu visi, demi kemajuan

Pekik / Yel-Yel LMR-RI adalah :

– Merdeka ? Merdeka

– Hidup LMR-RI ? Hidup

– Indonesia ? Sejahtera

– NKRI ? Harga Mati

Motto LMR – RI adalah UNTUK NEGARA DAN MASYARAKAT

Janji / Sumpah Pengurus LMR-RI

Kami Berjanji / Bersumpah dengan sungguh-sungguh akan memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR-RI) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh AD/ART, peraturan organisasi dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna mencapai Masyarakat dan Negara Indonesia yang Adil dan Sejahtera.

 

Pasal 2

Sifat LMR-RI adalah :

Sebagai Wadah Kemasyarakatan yang aspiratif dan akomodatif, LMR-RI siap untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan dialogis dan advokasi.

Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang progresif dan dinamis, serta ikut berperan aktif atau berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional, LMR-RI membina dan mendidik generasi muda bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang menempatkan dirinya sebagai Penegak Keadilan dan Pembela Kebenaran, dari segala bentuk penyelewengan dan penyimpangan hukum, LMR-RI senantiasa menjaga keseimbangan etika dan moral dalam kehidupan sosial yang aman dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

 

BAB II

STATUS

 

Pasal 3

LMR-RI adalah Organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai Badan Peserta Hukum Untuk Negara Masyarakat yang Indepanden, terbuka serta tidak berkaitan secara politis dengan Organisasi manapun dan hanya berorientasi pada penegak supremasi hukum dan pelayanan masyarakat.

BAB III

HAL KEANGGOTAAN

 

Pasal 4

Keanggotaan LMR-RI terdiri dari :

  • Anggota Biasa / Pratama: Orang-orang yang menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan LMR-RI melalui pengisisan formulir keanggotaan.
  • Syarat-syarat menjadi anggota biasa / pratama diatur dalam peraturan organisasi.
  • Anggota Kader / Utama adalah orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota LMR-RI dan telah mengikuti janjang pendidikan kaderisasi atau latihan kepemimpinan.
  • Anggota Kader terdiri dari : Pengurus LMR-RI pada setiap jenjang kepengurusan baik Presidium Pusat, Komisariat Wilayah, Komisariat Daerah, Komisariat Cabang dan Komosariat Sektor.
  • Anggota Laskar adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota LMR-RI dan ditugasi secara khusus dari Presidium Pusat untuk membantu tugas operasioanal lapangan.
  • Ketentuan dan tata cata pelaksanaan kerja anggota LaskarLMR-RI diatur dalam peraturan Oganisasi.
  • Anggota Penyatu adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota LMR-RI dan pernah duduk dalam suatu kepengurusan baik ditingkat Presidium Pusat atau Perwakilan Komisariat di daerah-daerah serta berjasa bagi perkembangan LMR-RI.
  • Anggota Penyatu terdiri dari : Pendiri LMR-RI; Penasehat Agung dan Pembina.
  • Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang telah berjasa adalah LMR-RI menurut keputusan Pengurus Presidium Pusat.

Pasal 5

Prosedur Penetapan Keanggotaan adalah :

Anggota Biasa, Anggota Kader dan Anggota Laskar :

  • Untuk, anggota biasa dengan mengajukan permintaan untuk menjadi calon anggota melalui pengisian formulir keanggotaan; sedangkan untuk Anggota Kader dan Anggota Laskar dengan mengikuti jenjang Kaderisasi organisasi atau latihan kepemimpinan dengan mendapat rekomendasi dari pengurus Presidium Pusat.
  • Jenjang Kaderisasi Organisasi terdiri dari latihan Kepemimpinan Dasar (Basic Training); Latihan Kepemimpinan Madya (Intermediate Training); dan Latihan Kepemimpinan Utama (Advance Training).
  • Anggota dianggap sah jika sudah mendapat Kartu Tanda Anggota yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Presidium Pusat LMR-RI

Pasal 6

Syarat-syarat Keanggotaan sebagai berikut :

Anggota Biasa; Anggota Kader; Anggota Laskar dan Anggota Penyatu :

  • Warga Negara Indonesia
  • Menerima dan Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan Organisasi lainnya.
  • Untuk Anggota Biasa dilakukan dengan mengisi formulir keanggotaan.
  • Khusus untuk Anggota Kehormatan dilakukan berdasarkan Keputusan Pengurus Presidium Pusat LMR-RI

 

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 7

Semua Anggota LMR-RI berkewajiban :

  • Menjaga, Memupuk, Membina, Mengembangkan dan membela kehormatan Organisasi serta setia kepada Bangsa dan Negara.
  • Mentaati dan mengamalkan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
  • Taat dan patuh terhadap disiplin Organisasi.
  • Aktif melaksanakan program dan kegiatan Organisasi
  • Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan-kepentingan Organisasi.
  • Khusus untuk Anggota Laskar wajib untuk melakukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Pengamanan Tugas Organisasi.
  • Membayar Iuran Anggota.

 

Pasal 8

Hak Anggota :

Anggota Biasa, Anggota Kader dan Anggota Laskar mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih :

  • Anggota Penyatu mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak usul / saran.
  • Anggota Kehormatan mempunyai hak usul / saran.
  • Anggota Biasa, Anggota Kader dan Anggota Laskar berhak memperoleh pendidikan Kaderisasi secara berjenjang, yang dilaksanakan oleh Presidium Pusat LMR-RI.
  • Semua Anggota memiliki hak untuk dibela dan membela diri.
  • Semua Anggota berhak mengajukan pendapat secara lisan maupun tertulis.
  • Semua Anggota berhak memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi.
  • Semua Anggota berhak dan dianjurkan untuk melakukan sosialisasi dan implementasi kegiatan Organisasi pada Msyarakat dan Negara.

 

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

 

Pasal 9

Anggota LMR-RI dapat berhenti karena :

  • Meninggal dunia
  • Permintaan sendiri secara tertulis
  • Dipecat atas keputusan Pimpinan Pusat karena yang bersangkutan melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi. Sebelum pemecatan terlebih dahulu diberikan teguran dan peringatan keras, akibat kesalahan yang dilakukan secara terencana dan merugikan Organisasi.
  • Menentang segala keputusan dan kebijakan Organisasi.

Pasal 10

Sanksi yang dijatuhkan Organisasi terdiri dari :

  • Teguran atau peringatan
  • Pemberhentian sementara / skorsing
  • Pemecatan
  • Teguran dan peringatan tersebut pada ayat (1) huruf a ditujukan :
  • Anggta atau Pengurus Presidium Pusat dan Perwakilan LMR-RI (Komwil / Komda / Komcab / Komsek) akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota atau Pengurus Perwakilan tersebut sesuai dengan jenjang dan tingkatannya.
  • Anggota Biasa, Kader dan Laskar dilakukan oleh Presidium Pusat.
  • Anggota Penyatu dan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI dengan persetujuan Dewan Pembina dan Penasehat.
  • Sanksi tersebut dalam ayat (1) huruf b dan c dilakukan oleh Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI dengan memperhatian usul dan pendapat dari Presidium Pusat LMR-RI setelah diberikan kesempatan untuk membela diri bagi Anggota yang melakukan pelanggaran Organisasi. Keputusan diambil dalm bentuk :
  • Pemberhentian sementara
  • Pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu
  • Pemecatan secar langsung.
  • Rehabilitasi dan Pemulihan hak keanggotaan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi atau kepentingan organisasi.

Pasal 11

Sanksi terhadap Anggota didasarkan pada :

  • Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin dan Peraturan Organisasi yang dianggap cukup berat.
  • Melakukan tindakan perlawanan yang merugikan organisasi.
  • Melanggar ketentuan-ketentuan lain dari organisasi.

Pasal 12

Tata cara pemberhentian/pemecatan Anggota adalah sebagai berikut :

  • Bagi Anggota yang mendapat sanksi hukuman sebelum diberhentikan/dipecat harus diberikan peringatan atau teguran keras terlebih dahulu, baik lisan maupun tertulis.
  • Apabila yang bersangkutan memberikan pembelaan dengan jawaban atau keterangan,maka pimpinan organisasi harus mengadakan rapat pleno untuk mengambil keputusan tentang pemberhentian sementara/skorsing.
  • Keputusan untuk memberhentikan sementara atau pemecatan harus dimbil berdasarkan keputusan kolektif Pimpinan Presidium Pusat LMR-RI atas usulan dan pendapat dari anngota pengurus LMR-RI.
  • Hasil keputusan pemberhentian Anngota oleh Presidium Pusat LMR-RI dapat diberitahukan kepada Jenjang Kepengurusan dibawahnya dan dipertanggung-jawabkan pada Musyawarah Nasional.

 

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN GOLONGAN KEPANGKATAN

 

Pasal 13

Susunan Organisasi terdiri dari :

  • Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara, dengan sebutan Presidium Pusat (PRESPUS).
  • Pengurus Wilayah berkedudukan di Kota Propinsi dengan sebutan Komisariat Wilayah disingkat KOMWIL.
  • Pengurus Daerah berkedudukan di Kota Kabupaten / Kotamadya dengan sebutan Komisariat Daerah disingkat KOMDA.
  • Pengurus Cabang berkedudukan di Kota Kecamatan dengan sebutan Komisariat Cabang disingkat KOMCAB.
  • Pengurus Sektor berkedudukan di Desa / Kelurahan dengan sebutan Komisariat Sektor disingkat KOMSEK.

Pasal 14

Susunan PIMPINAN PUSAT LMR-RI terdiri dari :

 

DEWAN PENASEHAT

DEWAN PEMBINA

 

PRESIDIUM PUSAT :

  • Ketua Umum Presidium Pusat
  • Wakil – wakil Ketua
  • Sekretaris Jenderal
  • Wakil – wakil Sekretaris Jenderal
  • Bendahara Umum
  • Wakil Bendahara Umum
  • Kompartemen – kompartemen
  • Bantuan Hukum dan Pembelaan Perkara
  • Reclasseering dan HAM
  • Intelijen Masyarakat
  • Investigasi dan Monitoring
  • Wirausaha dan Tenaga Kerja
  • HAKI dan Perlindungan Konsumen
  • Teknologi dan Informatika
  • Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak
  • Pertanahan dan Reforma Agraria
  • Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
  • Sumber Daya Manusia dan Teknologi
  • Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
  • Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya
  • Kerohanian dan Pembinaan Mental Spiritual
  • Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  • Kehumasan dan Kerjasama Antar Lembaga
  • Pers dan Media Informasi
  • LASKAR

 

Pasal 15

URUTAN GOLONGAN

 

Dewan Penasehat                                                :   Golongan F / V

Dewan Pembina                                                    :   Golongan F / V

 

Presidium Pusat

 

Ketua Umum                                                          :   Golongn F / IV

Wakil – Wakil Ketua                                             :   Golongan F / III

Sekretaris Jenderal                                              :    Golongan F / III

Wakil-Wakil

Sekretaris Jederal                                                 :    Golongan F / II

Bendahara Umum                                                :    Golongan F / III

Wakil – Wakil

Bendahara Umum                                                :    Golongan E / IV

Kompartemen-Kompartemen                        :    Golongan F / III

Ketua                                                                         :    Golongan E / III

Anggota                                                                    :    Golongan E / I s/d C / I

Badan Khusus LMR-RI                                         :    Golongan E / III

 

Pasal 16

 

Susunan KOMISARIAT WILAYAH (KOMWIL) dan GOLONGAN

 

Dewan Pembina                                                    :     Golongan F / III

Pengurus KOMWIL :

Ketua Komwil                                                         :     Golongan F / II

Wakil – Wakil Ketua                                             :     Golongan E / IV

Sekretaris                                                                 :     Golongan E / IV

Wakil – Wakil Sekretaris                                     :     Golongan E / III

Bendahara                                                               :     Golongan E / IV

Wakil Bendahara                                                   :     Golongan E / III

Departemen – Departemen :

Ketua                                                                         :     Golongan E / II

Anggota                                                                    :     Golongan D / I s/d A / I

Badan Khusus LMR-RI                                         :     Golongan E / II

 

Pasal 17

 

Susunan KOMISARIAT DAERAH (KOMDA) dan GOLONGAN :

 

Dewan Pembina                                                    :     Golongan E / V

Pengurus KOMDA :

Ketua Komda                                                          :     Golongan E/ IV

Wakil – Wakil Ketua                                              :     Golongan E / III

Sekretaris                                                                 :     Golongan E / III

Wakil – Wakil Sekretaris                                      :     Golongan E / II

Bendahara                                                               :     Golongan E / III

Wakil Bendahara                                                   :     Golongan E / II

Biro – Biro :

Ketua                                                                         :     Golongan E / I

Anggota                                                                    :     Golongan D / I s/d A / I

BADAN KHUSUS LMR-RI                                    :     Golongan E / I

 

Pasal 18

 

Susunan KOMISARIAT CABANG (KOMCAB) dan GOLONGAN :

 

Dewan Pembina                                                    :     Golongan E / V

Pengurus KOMCAB :

Ketua Komcab                                                        :     Golongan E / II

Wakil – Wakil Ketua                                              :     Golongan E / I

Sekretaris                                                                 :     Golongan E / I

Wakil – Wakil Sekretaris                                      :     Golongan E / I

Bendahara                                                               :     Golongan E / I

Wakil Bendahara                                                   :     Golongan D / IV

Seksi – Seksi :

Ketua                                                                         :     Golongan D / IV

Anggota                                                                    :     Golongan C / IV s/d A / I

 

Pasal 19

 

Susunan KOMISARIAT SEKTOR (KOMSEK) dan GOLONGAN :

 

Dewan Pembina                                                    :

Pengurus KOMSEK :

Ketua Komsek                                                        :     Golongan D / IV

Wakil – Wakil Ketua                                              :     Golongan D / III

Sekretaris                                                                 :     Golongan D / II

Wakil – Wakil Sekretaris                                      :     Golongan D / III

Bendahara                                                               :     Golongan D / III

Wakil Bendahara                                                   :     Golongan D / III

Unit – Unit :

Ketua                                                                         :     Golongan C / IV

Anggota                                                                    :     Golongan B / IV s/d A / I

 

Pasal 20

BADAN KHUSUS LMR-RI

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan operasional LMR-RI, yang meliputi kegiatan sosial, budaya, politok dan ekonomi maka dibentuk Badan Khusus seperti : Litbang, Koperasi, Yayasan, Forum Pengkajian dan Pemberdayaaan Masyarakat, Forum Ekonomi dan Bisnis, Badan Pendidikan dan Latihan dan Operasional dan Security.

Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pembentukan Badan Khusus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 21

Untuk Presidium Pusat dibentuk Kompartemen : Komisariat Wilayah dibentuk Departemen ; Komisariat Daerah bibebtuk Biro ; Komisariat Cabang bibentuk Seksi ; dan Komisariat Sektor dibentuk Unit.

Pembentukan Departemen, Biro, Seksi dan Unit untuk masing-masing tingkatan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi Komwil, Komda, Komcab dan Komsek yang bersangkutan.

Pasal 22

Penyusunan dan pembentukan kepengurusan Organisasi LMR-RI dilakukan secara Demokratis melalui musyawarah dan mufakat menurut tingkatannya.

Pasal 23

  • Masa Bhakti Presidium Pusat LMR-RI selama 5 (lima) tahun.
  • Masa Bhakti Kepengurusan Komisariat Wilayah (KOMWIL) selama 5 (lima) tahun.
  • Masa Bhakti Kepengurusan Komisariat Daerah (KOMDA) selama 4 (empat) tahun.
  • Masa Bhakti Kepengerusan Komisariat Cabang (KOMCAB) selama 3 (tiga) tahun.
  • Masa Bhakti Kepengurusan Komisariat Sektor (KOMSEK) selama 3 (tiga) tahun.

 

BAB VII

DEWAN PENASEHAT

Pasal 24

Dewan Penasehat terdiri dari :

  • Tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai wibawa dan pengaruh ditingkat pusat dan Propinsi, atau orang-orang yang dianggap berjasa bagi perkembangan dan kemajuan LMR-RI
  • Unsur-unsur pemerintahan yang memangku jabatan fungsional dan mempunyai ruang lingkup yang luas atau hubungan kerjasama yang baik bagi pengembangan organisasi.

Pasal 25

Dewan Penasehat Mempunyai fungsi Kewenangan sebagai berikut :

  • Memberikan saran dan nasehat kepada Pengurus LMR-RI pada setiap jenjang atau tingkatan baik diminta maupun tidak.
  • Menjaga nama baik organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya.

 

 

BAB VIII

DEWAN PEMBINA

Pasal 26

  • Untuk Presidium Pusat, dapat dipilih oleh Presidium Pusat LMR-RI sebelumnya jika dianggap perlu.
  • Pengurus Presidium Pusat, Komisariat Wilayah, Komisariat Daerah, Komisariat Cabang, Komisariat Kecamatan dan Komisariat Sektor sebelumnya jika dianggap perlu.
  • Tokoh-tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintahan yang dianggap perlu.
  • Anggota lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 27

  • Dewan Pembina mengadakan sidang sedikitnya sekali dalam setahun.
  • Dewan Pembina mempunyau fungsi membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada pengurus LMR-RI.

 

BAB IX

PRESIDIUM

 

Pasal 28

 

  • Presidium merupakan badan eksekutif yang bersifat kolegial dan kolektif, dengan syarat-syarat dan keangotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.
  • Presidium Pusat terdiri dari : Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Ketua, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Bendahara dan Kompartemen-kompartemen.
  • Tata Cara dan Mekanisme Kerja Presidium Pusat LMR-RI diatur dalam Peraturan Organisasi.
  • Presidium mempunyai tugas dan fungsi antara lain :
  • Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Munas dan mempertanggung jawabkan seluruh kebijaksanaannya kepada Munas berikutnya.
  • Memberikan pengarahan, pertimbangan dan pengawasan kepada Perwakilan Komisariat LMR-RI didalam menjalankan segala kegiatan dan usaha organisasi.
  • Memimpin organisasi LMR-RI secara Nasional dalam melaksanakan tugas pokok serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan dan pencapaiaan tujuan LMR-RI.
  • Mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan serta memelihara hubungan yang serasi dengan Pemerintah, Organisasi kemasyarakatan dan Badan-badan lainnya diluar Bidang Reclasseering.
  • Presidium pusat bersidang sedikitnya 2(dua) bulan sekali.
  • Tata Cara Pengambilan Keputusan dalam Presidium Pusat ditetapkan dalam Peraturan organisasi.

 

BAB X

KOMISARIAT WILAYAH

 

Pasal 29

  • Komsariat wilayah merupakan perwakilan LMR-RI di daerah dalam melangsanakan tuga organisasi sehari-hari ditingkat Provinsi.
  • Komwil mempunyai wewenang menetapkan pokok ? pokok kebijaksanaan dan pedoman organisasi ditingkat Provinsi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.
  • Komwil berkewajiban menjalankan segala ketetapan Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Instruksi Presidium Pusat.
  • Komwil mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  • Menjalankan keputusan dan kebijaksanaan organisasi sehari-hari.
  • Melakukakan sosialisasi tentang peran dan fungsi organisasi ditingkat provinsi.
  • Melaksanakan program kerja organisasi ditingkat provinsi yang ditetapkan oleh Muswil.
  • Memberikan pertanggungjawaban kepada Muswil.
  • Menetapkan dan menyusun tata kerja Komisariat Wilayah.

 

BAB XI

KOMISARIAT DAERAH

 

Pasal 30

  • Komisariat Daerah (KOMDA) merupakan perwakilan organisasi LMR-RI di daerah dalam melaksanakan tugas organisasi sehari-hari ditingkat Kabupaten / Kotamadya.
  • Komda mempunyai wewenang menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman berorganisasi ditingkat Kabupaten / Kotamadya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.
  • Komda berkewajiban menjalankan segala ketetapan Munas, Muswil, dan Musda serta Instruksi Presidium Pusat.
  • Komda mempunyai tugas sebagai berikut :
  • Menjalankan keputusan dan kebijaksanaan organisasi sehari-hari.
  • Melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi organisasi ditingkat Kabupaten / Kotamdya.
  • Melaksanakan program kerja organisasi ditingkat Kabupaten / Kotamadya yang ditetapkan oleh Musda.
  • Menetapkan dan menyusun tata kerja Komisariat Daerah

 

BAB XII

KOMISARIAT CABANG DAN KOMISARIAT SEKTOR

 

Pasal 31

 

  • Komisariat Cabang (KOMCAB) dan Komisariat Sektor (KOMSEK) adalah perwakilan organisasi LMR-RI dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan / Desa.
  • Komcab dan Komsek mempunyai tugas sebagai berikut :
  • Pelaksana operasional dalam menjalankam kegiatan dan kebijakan organisasi
  • Pelaksana dalam membina dan mengembangkan Kader-kader LMR-RI
  • Pelaksana pertanggung jawaban kepada Musyawarah Cabang dan Sektor
  • Mengajukan usul dan pertimbangan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi

 

BAB XIII

PERSYARATAN DASAR ORGANISASI

 

Pasal 32

 

  • Tingkat Pusat sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang atau termuat dalam Akte Pendirian Organisasi.
  • Tingkat Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai KOMDA 2/3 dari jumlah Kabupaten / Kotamadya didalam lingkungan wilayah yang besangkutan.
  • Tingkat Daerah sekurang-kurangnya mempunyai 2/3 KOMSEK.

 

BAB XIV

WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Bagian Pertama

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 33

 

Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan diadakan setiap dalam 5 (lima) tahun sekali.

Musyawarah Nasional mempunyai wewenang :

  • Memberikan penilaiaan terhadap pertanggungjawaban Presidium Pusat.
  • Menetapkan, mengesahkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
  • Tangga dan Peraturan Organisasi.
  • Menetapkan kebijakan dan dasar perjuangan organisasi dalam menghadapi persoalan Nasional maupun Internasional.
  • Menetapkan program kerja organisasi.
  • Memilih dan menetapkan kepengurusan Presidium Pusat.
  • Mengambil keputusan tentang sanksi yang dikenakan terhadap anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 (satu).

Musyawarah Nasional (MUNAS) dihadiri oleh :

  • Pengurus Presidium Pusat.
  • Utusan Komisariat Wilayah.
  • Utusan Komisariat Daerah.
  • Undangan lainnya yang ditentukan oleh Presidium Pusat sebagai peninjau.
  • Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dikoordinir oleh Presidium Pusat.
  • Bahan acara dan tata tertib Musyawarah Nasional (MUNAS) dipersiapkan oleh Presidium Pusat
  • Presidium Pusat memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Nasional dan disampaikan oleh / melalui Ketua Umum.
  • Musyawarah Nasional dipimpin oleh Presidium Pusat dan Pimpinan Munas.
  • Tempat Musyawarah Nasional ditentukan oleh Presidium Pusat.
  • Hal-hal mengenai Tata Cara Musyawarah Nasional ditentukan oleh Presidium Pusat.

 

Bagian Kedua

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

 

Pasal 34

 

  • Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Diadakan apabila organisasi mengalami keadaan yang sangat penting sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi
  • Diadakan atas rekomendasi Musyawarah Presidium Pusat dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Komwil
  • Dihadiri oleh Presidium Pusat, utusan Komwil, utusan Komda dan undangan yang ditentukan oleh Presidium Pusat sebagai peninjau.

 

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA

 

Pasal 35

 

  • Musyawarah Pimpinan Paripurna adalah Forum tertinggi dibawah Musyswarah Nasional yang diadakan diantara 2 (dua) Musyawarah Nasional.
  • Wewenang Musyawarah Pimpinan Paripurna adalah :
  • Mengambil Keputusaan-keputusaan kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional seperti tersebut dalam pasal 32
  • Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja sebelumnya dan menetapkan program kerja selanjutnya.
  • Musyawarah Pimpinan Paripurna dihadiri oleh :
  • Pengurus Presidium Pusat
  • Utusan komisariat Wilayah dan Utusan Komisariat Daerah.
  • Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Presidium Pusat sebagai Peninjau.

 

Bagian Keempat

MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 36

 

  • Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di bawah Musyawarah Nasional untuk tingkat Provinsi dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang untuk :

  • Mengadakan penilaian terhadap tanggung jawab Komwil
  • Menentukan arah dan tujuan organisasi dalam menhadapi persoalan wilayah.
  • Menetapkan program kerja wilayah dalam rangka pelaksanan program kerja nasional LMR-RI.
  • Memilih dan menetapkan Pengurus Komisariat Wilayah.
  • Mensahkan atau menolak pemecatan sementara terhadap yang telah dinonaktifkan atau dibebas-tugaskan sementara oleh Komwil.
  • Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
  • Pimpinan Presidium Pusat.
  • Pengurus Komisariat Wilayah
  • Utusan Komisariat Daerah.
  • Undangan lainnya yang ditentukan Komwil sebagai Peninjau.

 

Bagian Kelima

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 37

 

  • Musyawarah Daerah adalah kekuasaan tertinggi organisasi di dalam wilayahnya yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Musyawarah Daerah mempunyai Wewenang :

  • Mengadakan penilaian terhadap pertanggungjawaban Komda.
  • Menentukan arah dan tujuan organisasi dalam menghadapi persoalan Daerah
  • Menentapkan program kerja daerah dalam rangka melaksanakan program kerja Nasional LMR-RI
  • Memilih dan menetapkan Pengurus Komisariat Daerah
  • Mensahkan atau menolak pemecatan sementara terhadap anggota yang telah dinonaktifkan atau dibebas-tugaskan sementara oleh Komda.
  • Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
  • Pimpinan Komisariat Wilayah.
  • Pengurus Komisariat Daerah.
  • Utusan Komisariat Cabang.
  • Undangan lainnya yang ditentukan Komda Peninjau.

 

Bagian Keenam

RAPAT KERJA NASIONAL

 

Pasal 38

 

  • Berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Prrogram Nasional dan menetapkan pelaksanaan Program Nasional selanjutnya.
  • Diadakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode kepengurusan Presidium Pusat.

 

Bagian Ketujuh

RAPAT KERJA WILAYAH

 

Pasal 39

 

  • Berwenang mengadaakan penilaiaan terhadap pelaksanaan Program Kerja Wilayah dan menetapkan pelaksanaan Program Kerja Wilayah selanjutnya
  • Diadakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode Kepengurusan Komisariat Wilayah

 

Bagian Kedelapan

RAPAT KERJA DAERAH

 

Pasal 40

 

  • Berwenang mengadakan penilaiaan terhadap pelaksanaan Pogram Kerja Daerah dan menetapkan pelaksanaan Program Kerja Daerah selanjutnya.
  • Diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali selama periode Kepengurusan Komisariat Daerah (KOMDA).

 

Pasal 41

 

Rakernas, Rakerwil dan Rakerda dihadiri oleh unsur peserta yang sama dengan peserta seperti tersebut dalam pasal 33, 36 dan 37 Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 42

 

Jumlah terperinci peserta Musyawarah dan Rapat-rapat seperti diatur dalam BAB XIV Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV

HAK BICARA DAN HAK SUARA

 

Pasal 43

 

Pelaksanaan hak bicara dan hak suara para utusan Musyawarah dan Rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi dan Tata Tertib Persidangan

BAB XVI

KEUANGAN

 

Pasal 44

 

  • Iuran Anggota terdiri dari Uang Pangkal, Iuran Wajub dan Komisi dari setiap usaha.
  • Besarnya Uang Pangkal, Iuran Wajib dan Komisi diatur dalam Peraturan Organisasi.
  • Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggung jawabkan dalam Rapat Pleno yang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB XVII

PENUTUP

 

Pasal 45

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Presidium Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di     : Wiladatika Cibubur Jakarta Timur

Pada Tanggal      : 27 Maret 2007.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 comments